BLUD SMK! Yusran Pauwah Desak Kolaborasi Karo Ekonomi–Dikbud, Sula–Taliabu Jangan Tertinggal

SOFIFI — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat kolaborasi antara Biro Ekonomi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SMK di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Ia menilai pemerintah perlu menyatukan arah kebijakan pendidikan […]

Krisis Independensi Jurnalistik: Ketika Media Kehilangan Netralitas

Ketika Tulisan Kehilangan Independensi Jurnalis Media massa membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial, politik, dan ekonomi melalui tulisan berbasis fakta. Dalam praktik ideal, jurnalis mengumpulkan dan memverifikasi informasi secara berimbang agar publik memperoleh gambaran utuh. Oleh karena itu, independensi menjadi prinsip utama dalam jurnalisme. Namun demikian, perkembangan media kontemporer menunjukkan perubahan signifikan. Kepentingan politik dan […]

Fenomena Ketimpangan Spasial

Pada dasarnya, para perencana wilayah secara konsisten menghadapi persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Secara empiris, aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan lokasi, aksesibilitas tinggi, serta kapasitas produksi yang lebih maju. Dalam konteks ini, kajian Perencanaan Wilayah dan Kota memanfaatkan Growth Pole Theory yang diperkenalkan oleh François Perroux pada tahun 1955 untuk menjelaskan […]

Yusran Pauwah Tantang Gubernur Teken MoU dengan BPS, Soroti Lemahnya Data OPD

Sofifi – Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menantang Gubernur Maluku Utara untuk segera meneken MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkuat kebijakan berbasis data dan meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terukur. Ia menilai lemahnya akurasi data masih menjadi hambatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Yusran Pauwah menilai […]

Ketua Fraksi Hanura Sesalkan Aksi Mahasiswa IMM di Sula Berujung Kekerasan

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menyampaikan keprihatinan atas aksi demonstrasi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kabupaten Kepulauan Sula yang berujung insiden kekerasan pada Jumat, 24 April 2026. Yusran menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai aksi yang berakhir ricuh tidak […]

Tantangan Akses Antar Pulau dalam Perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota

Ketimpangan pembangunan infrastruktur masih menjadi persoalan mendasar dalam konteks wilayah kepulauan di Indonesia, terutama di kawasan timur seperti Maluku Utara. Selain itu, karakter geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tersebar menyebabkan biaya pembangunan meningkat, konektivitas terbatas, serta distribusi layanan publik yang tidak merata. Dengan demikian, akses antar pulau tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi […]

Kuota Produksi Nikel di Maluku Utara: Perspektif Ekonomi Sumber Daya dan Dampaknya bagi Pembangunan Daerah

Kerangka Analisis Kebijakan dan Pendekatan Empiris Untuk memahami dampak kebijakan kuota produksi nikel secara komprehensif, analisis ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menelaah arah kebijakan, regulasi, serta dinamika politik ekonomi sumber daya. Sementara itu, pendekatan kuantitatif mengukur dampak terhadap indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan investasi. Secara empiris, Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan […]

Putusan MK Ketenagakerjaan: Dampak di Maluku Utara

Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Undang-undang ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Selain itu, regulasi ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial serta melindungi hak asasi manusia di bidang pekerjaan. Di Indonesia, pemerintah awalnya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum. Selanjutnya, pemerintah mengubahnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta […]

Jejak Tradisi dalam Ruang Lebaran: Pencak Silat sebagai Identitas Kolektif Masyarakat Kepulauan Sula

Budaya pencak silat di Kabupaten Kepulauan Sula menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kepulauan. Selain itu, masyarakat tidak hanya merayakan Idulfitri sebagai kemenangan spiritual, tetapi juga sebagai ruang budaya yang memperkuat identitas lokal. Pada momen tersebut, masyarakat menampilkan pencak silat sebagai pertunjukan tradisional. Oleh karena itu, tradisi ini tidak sekadar hiburan, tetapi juga sarat nilai historis […]

Perizinan Penangkapan Ikan Maluku Utara: Masalah dan Solusi

Permasalahan perizinan penangkapan ikan di Maluku Utara menjadi isu struktural yang berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi nelayan kecil. Selain itu, masyarakat kepulauan memandang laut bukan sekadar ruang produksi, tetapi juga ruang hidup yang melekat pada identitas sosial dan budaya. Namun, praktik regulasi perizinan sering lebih menguntungkan pelaku usaha berskala besar. Akibatnya, nelayan tradisional menghadapi keterbatasan […]

More posts