News

BLUD SMK! Yusran Pauwah Desak Kolaborasi Karo Ekonomi–Dikbud, Sula–Taliabu Jangan Tertinggal

SOFIFI — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat kolaborasi antara Biro Ekonomi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SMK di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Ia menilai pemerintah perlu menyatukan arah kebijakan pendidikan […]

Yusran Pauwah Tantang Gubernur Teken MoU dengan BPS, Soroti Lemahnya Data OPD

Sofifi – Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menantang Gubernur Maluku Utara untuk segera meneken MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkuat kebijakan berbasis data dan meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terukur. Ia menilai lemahnya akurasi data masih menjadi hambatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Yusran Pauwah menilai […]

Ketua Fraksi Hanura Sesalkan Aksi Mahasiswa IMM di Sula Berujung Kekerasan

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menyampaikan keprihatinan atas aksi demonstrasi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kabupaten Kepulauan Sula yang berujung insiden kekerasan pada Jumat, 24 April 2026. Yusran menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai aksi yang berakhir ricuh tidak […]

Yusran Pauwah Tanggapi Penurunan Kuota Haji Kepulauan Sula

Kepulauan Sula – Kebijakan penyesuaian kuota haji di Kepulauan Sula memicu perhatian publik. Pemerintah pusat menurunkan kuota sebagai bagian dari pemerataan di Maluku Utara. Akibatnya, masyarakat mulai mempertanyakan dampaknya terhadap antrean haji. Yusran Pauwah mendukung kebijakan pemerataan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan keadilan. Namun demikian, pemerintah tetap harus memperhatikan kondisi antrean di setiap daerah. […]

Dinas Pendidikan Disorot, Penanganan Kasus Asusila SMA di Maluku Utara Dinilai Lambat

Sofifi – Momentum pelantikan kepala sekolah di Maluku Utara memicu kritik. Pasalnya, Dinas Pendidikan belum menangani kasus asusila di SMA secara cepat. Kasus tersebut terjadi di Pulau Morotai dan Halmahera Selatan. Akibatnya, publik meragukan komitmen pemerintah dalam melindungi siswa. Yusran Pauwah menegaskan pentingnya respons cepat. Menurutnya, penanganan tidak boleh berlarut-larut. Selain itu, momen pelantikan harus […]

Pansus LKPJ Ingatkan Pentingnya Kelanjutan Program Analisis Risiko Bencana (ARB)

Sofifi – Program Analisis Risiko Bencana (ARB) di Maluku Utara akan berakhir pada 2026. oleh karena itu, memicu perhatian serius. Pasalnya, dokumen ARB menjadi dasar kebijakan pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Yusran Pauwah menilai berakhirnya program ini dapat menimbulkan kekosongan data. Jika demikian, pemerintah akan kesulitan membaca tingkat kerentanan wilayah. Selain itu, wilayah kepulauan memiliki risiko […]

Kinerja PPK OPD Non Teknis Disorot, Fraksi Hanura

Sofifi – Yusran Pauwah menyoroti lambatnya pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia secara khusus mengkritik kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD non teknis yang berproses melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Menurut Yusran, keterlambatan administrasi dan pengadaan langsung menghambat realisasi program dalam APBD tahun berjalan. Akibatnya, sejumlah […]