Parlemen

Kuota Produksi Nikel di Maluku Utara: Perspektif Ekonomi Sumber Daya dan Dampaknya bagi Pembangunan Daerah

Kerangka Analisis Kebijakan dan Pendekatan Empiris Untuk memahami dampak kebijakan kuota produksi nikel secara komprehensif, analisis ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menelaah arah kebijakan, regulasi, serta dinamika politik ekonomi sumber daya. Sementara itu, pendekatan kuantitatif mengukur dampak terhadap indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan investasi. Secara empiris, Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan […]

by YP . 4 min read

Kuota Produksi Nikel di Maluku Utara: Perspektif Ekonomi Sumber Daya dan Dampaknya bagi Pembangunan Daerah

Parlemen

Putusan MK Ketenagakerjaan: Dampak di Maluku Utara

Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Undang-undang ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Selain itu, regulasi ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial serta melindungi hak asasi manusia di bidang pekerjaan. Di Indonesia, pemerintah awalnya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum. Selanjutnya, pemerintah mengubahnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta […]

by YP . 4 min read

Putusan MK Ketenagakerjaan: Dampak di Maluku Utara

Parlemen

Peran Pansus LKPJ DPRD dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ oleh DPRD memainkan peran strategis dalam fungsi pengawasan pemerintahan daerah setiap tahun anggaran. Kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui mekanisme ini, DPRD menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, DPRD menggunakan pembahasan LKPJ sebagai instrumen untuk […]

by YP . 3 min read

Peran Pansus LKPJ DPRD dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Parlemen

Sekretaris Pansus LKPJ Apresiasi Kinerja DPE3A

Sofifi – Yusran Pauwah mengapresiasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan evaluasi, layanan perlindungan perempuan dan anak meningkat. Selain itu, kebijakan pembangunan semakin responsif gender dan inklusif. Yusran menilai DPE3A menjalankan program strategis secara konsisten. Misalnya, dinas memperkuat pencegahan kekerasan. Kemudian, dinas meningkatkan layanan pengaduan masyarakat. Di sisi lain, […]

by YP . 2 min read