Tifa Gong sebagai Identitas Budaya Maluku Utara Tifa gong merupakan warisan budaya tak benda yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat musik tradisional, tetapi juga menjadi simbol identitas kolektif masyarakat kepulauan. Oleh karena itu, masyarakat menggunakan tifa gong dalam berbagai kegiatan adat. Dalam praktik sosial, masyarakat […]
Pariwisata di wilayah kepulauan sejak lama dipahami sebagai sektor yang memiliki hubungan erat dengan karakter geografis, budaya maritim, dan struktur sosial masyarakat pesisir. Dalam berbagai catatan penelitian, wilayah kepulauan tidak hanya menjadi ruang produksi sumber daya alam, tetapi juga ruang interaksi peradaban yang menghasilkan identitas lokal yang khas. Namun dalam perkembangan mutakhir, sejumlah destinasi wisata […]
Wilayah Kepulauan sebagai Ruang Peradaban Wilayah kepulauan memiliki karakteristik unik dalam perkembangan peradaban manusia. Selain itu, wilayah ini membentuk identitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, kepulauan tidak hanya berfungsi sebagai ruang geografis, tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang dinamis. Perubahan zaman mendorong transformasi struktur sosial masyarakat kepulauan. Pada tahap awal, masyarakat mengandalkan […]
Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ oleh DPRD memainkan peran strategis dalam fungsi pengawasan pemerintahan daerah setiap tahun anggaran. Kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui mekanisme ini, DPRD menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, DPRD menggunakan pembahasan LKPJ sebagai instrumen untuk […]
Krisis lahan darat di wilayah kepulauan bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan. Masalah ini berkaitan langsung dengan keadilan ruang. Di Maluku Utara, kondisi geografis kepulauan membuat daratan menjadi sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu, setiap kebijakan alokasi ruang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Sebagian besar daratan telah dialokasikan untuk pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Selain […]
Karakteristik Wilayah dan Potensi Sumber Daya Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang strategis. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama pada sektor kehutanan dan pertambangan. Luas daratannya mencapai sekitar 31.982,50 km² atau setara dengan ±3,19 juta hektar. Oleh karena itu, Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar berbasis […]
Kepulauan Sula – Kebijakan penyesuaian kuota haji di Kepulauan Sula memicu perhatian publik. Pemerintah pusat menurunkan kuota sebagai bagian dari pemerataan di Maluku Utara. Akibatnya, masyarakat mulai mempertanyakan dampaknya terhadap antrean haji. Yusran Pauwah mendukung kebijakan pemerataan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan keadilan. Namun demikian, pemerintah tetap harus memperhatikan kondisi antrean di setiap daerah. […]
Sofifi – Yusran Pauwah mengapresiasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan evaluasi, layanan perlindungan perempuan dan anak meningkat. Selain itu, kebijakan pembangunan semakin responsif gender dan inklusif. Yusran menilai DPE3A menjalankan program strategis secara konsisten. Misalnya, dinas memperkuat pencegahan kekerasan. Kemudian, dinas meningkatkan layanan pengaduan masyarakat. Di sisi lain, […]
Sofifi – Momentum pelantikan kepala sekolah di Maluku Utara memicu kritik. Pasalnya, Dinas Pendidikan belum menangani kasus asusila di SMA secara cepat. Kasus tersebut terjadi di Pulau Morotai dan Halmahera Selatan. Akibatnya, publik meragukan komitmen pemerintah dalam melindungi siswa. Yusran Pauwah menegaskan pentingnya respons cepat. Menurutnya, penanganan tidak boleh berlarut-larut. Selain itu, momen pelantikan harus […]
Sofifi – Program Analisis Risiko Bencana (ARB) di Maluku Utara akan berakhir pada 2026. oleh karena itu, memicu perhatian serius. Pasalnya, dokumen ARB menjadi dasar kebijakan pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Yusran Pauwah menilai berakhirnya program ini dapat menimbulkan kekosongan data. Jika demikian, pemerintah akan kesulitan membaca tingkat kerentanan wilayah. Selain itu, wilayah kepulauan memiliki risiko […]
