Kinerja PPK OPD Non Teknis Disorot, Fraksi Hanura

Sofifi – Yusran Pauwah menyoroti lambatnya pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia secara khusus mengkritik kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD non teknis yang berproses melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Menurut Yusran, keterlambatan administrasi dan pengadaan langsung menghambat realisasi program dalam APBD tahun berjalan. Akibatnya, sejumlah kegiatan strategis mengalami penundaan. Selain itu, koordinasi antara PPK dan UKPBJ belum berjalan optimal.

Ia menegaskan bahwa proses pengadaan merupakan tahap krusial dalam pelaksanaan program OPD. Oleh karena itu, ketika UKPBJ bekerja lambat, OPD otomatis ikut terhambat.

Yusran menjelaskan bahwa OPD non teknis memiliki peran penting dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Di samping itu, OPD juga mendukung perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, percepatan administrasi menjadi kebutuhan mendesak.

Fraksi Hanura mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme kerja PPK di UKPBJ. Selanjutnya, mereka mengusulkan peningkatan kapasitas SDM serta penyederhanaan prosedur. Tidak hanya itu, mereka juga menekankan pentingnya penguatan sistem digital pengadaan.

Dengan langkah tersebut, proses pengadaan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain evaluasi, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas OPD. Tujuannya agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan berjalan selaras. Dengan demikian, program pembangunan dapat terealisasi sesuai rencana.

Yusran mengingatkan bahwa keterlambatan dapat mempengaruhi capaian indikator kinerja pemerintah daerah. Misalnya, serapan anggaran dan target pembangunan berpotensi tidak tercapai.

Fraksi Hanura menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Mereka memastikan pelaksanaan kegiatan OPD berjalan transparan, akuntabel, dan efisien sesuai regulasi.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan segera mengambil langkah strategis. Dengan demikian, hambatan administratif dapat diatasi dan program prioritas bisa terealisasi tepat waktu. Selain itu, masyarakat juga akan merasakan manfaat pembangunan secara maksimal.